40 Tahun Memperingati Perang Pertahanan Suci

Indonesian Radio 4 views
Tanggal 31 Shahrivar 1359 Hs, yang bertepatan dengan 22 September 1980 merupakan momentum penting dalam sejarah Iran. Pasalnya, tanggal tersebut merupakan awal dimulainya Perang Pertahanan Suci (perang yang dipaksakan rezim Baath Irak terhadap Iran selama delapan tahun).

Perang ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah perang klasik di abad ke-20, dan perang terlama setelah perang Vietnam. Setelah delapan tahun berlalu, perang yang menelan korban jiwa dan kerugian material yang besar ini, berakhir pada bulan Mordad 1367 Hs, yang bertepatan dengan Agustus 1988.

Rezim Saddam dengan penuh percaya diri melancarkan agresi militer ke Iran dengan dukungan penuh kekuatan adidaya dunia, dan negara-negara Arab. Betapa tidak, rezim Baath Irak menyerang Iran dengan dukungan 12 batalyon infanteri, 15 batalyon bersenjata, 4.500 tank dan kendaraan angkut militer, 360 unit jet tempur dan 400 helikopter dan berbagai jenis peralatan militer lain yang tercanggih waktu itu.

Pertanyaannya, mengapa Saddam memulai serangan tersebut, dan apa targetnya. Lalu, kekuatan mana saja yang mendukung serangan tersebut ?

Rezim Saddam Irak menyerang Iran dengan alasan di permukaan terkait friksi perbatasan.Tapi, masalah sebenarnya bukan itu. Ambisi Saddam menjadikan Irak sebagai negara terkuat dan terbesar di kawasan Asia Barat dengan segala cara menjadi perhatian kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat, yang memiliki permusuhan terhadap Iran. Watak ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Washington untuk mewujudkan kepentingannya di kawasan.

Sejak kemenangan Revolusi Islam Iran, AS senantiasa mencari cara untuk melemahkan negara itu. Sebab, Iran dipandang sebagai ancaman bagi hegemoni AS di dunia, terutama di Asia Barat. Zbigniew Kazimierz Brzezinski, penasehat keamanan presiden AS Jimmy Carter dalam salah satu tulisannya mengatakan, saking pentingnya posisi strategis Iran bagi Barat, AS dengan jalan apapun, bahkan aksi militer harus mencegah Iran tidak lepas.

Hal itu disampaikan Brzezinski sebagai reaksi atas kemenangan Revolusi Islam dan berdirinya Republik Islam Iran menggantikan rezim monarki Pahlevi yang selama ini didukung Gedung Putih.

Lima bulan sebelum rezim Saddam memulai agresi militer ke Iran, koran The New York Times mengungkapkan skenario AS memanfaatkan Irak untuk menyerang Iran. "Sebagian berkeyakinan bahwa perang mendatang dengan negara kuat (Irak) akan memaksa Iran mengubah kebijakannya," tulis The New York Times, April 1980.

Sebelum perang meletus, Brzezinski diam-diam mengunjungi Irak. Pada 7 Juni 1980, setelah bertemu dengan Saddam Hussein, Brzezinski dalam sebuah wawancara televisi mengatakan, "Kami tidak melihat ada kontradiksi kepentingan yang signifikan antara AS dan Irak. Kami berkeyakinan bahwa Irak mengambil keputusan independen dan mengharapkan terciptanya keamanan Teluk Persia. Tampaknya, hubungan AS dan Irak tidak melemah".

Jauh sebelum Carter menjabat sebagai presiden AS, Richard Nixon menerapkan stategi persaingan politik antara Irak dan Iran di Timur Tengah, dengan mendukung salah satunya yang dipandang bisa mewujudkan kepentingan Gedung Putih. Nixon mengatakan, strategi AS pada dekade 1970 adalah melemahkan Irak yang radikal dengan mendukung Iran. Tapi setelah tahun 1980, AS berbalik dengan mendukung Irak untuk melemahkan Revolusi Islam di Iran. Agresi Irak terhadap Iran dirancang untuk tujuan itu.  

Tumbangnya rezim Shah di Iran yang digantikan dengan berdirinya Republik Islam Iran dilihat oleh rezim Saddam sebagai peluang untuk menjadikan Irak sebagai kekuatan terbesar di kawasan. Aksi serupa saat ini djalankan oleh Arab Saudi yang juga didukung oleh AS. Riyadh juga memanfaatkan jatuhnya rezim monarki di Iran untuk mewujudkan ambisinya sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan dengan dukungan penuh Washington.

Dengan lampu hijau AS dan dukungan negara-negara Barat dan Arab, rezim Saddam sesumbar bisa menguasai Iran dalam waktu yang relatif singkat. Revolusi Islam yang baru seumur jagung dilihat Irak sebagai kekuatan lemah yang bisa dilumpuhkan dalam hitungan hari. Pasalnya, pasokan persenjataan canggih oleh negara-negara Barat bersama dukungan politiknya terhadap rezim Baath dan sokongan finansial negara-negara Arab menjadikan rezim Saddam semakin besar kepala untuk menjadi penguasa kawasan.

Selain itu, rezim Saddam mengira serangan tersebut akan mendorong munculnya pemberontakan bangsa-bangsa Arab di wilayah selatan Iran dan etnis di Sistan dan Baluchistan, serta Kurdistan di dalam negeri Iran. Sehingga  dalam waktu singkat Republik Islam Iran akan terguling. Tapi fakta sejarah tidak mendukung mimpi Saddam tersebut. Republik Islam Iran berdiri tegak hingga kini, bahkan kian hari semakin tegar berkibar. Sebaliknya, Saddam sendiri harus mati secara mengenaskan, dan negaranya menjadi sasaran agresi militer AS.

Agresi militer Irak terhadap Iran tidak hanya didukung oleh AS. Bahkan Washington mengajak negara-negara sekutunya untuk mendukung rezim Saddam menghancurkan Republik Islam Iran dengan mengirimkan pasukannya di Teluk Persia. Akhirnya, dalam waktu kurang dari tiga pekan, kapal perang Prancis, Inggris, Australia dan Kanada sudah berada di samudera India dan memasuki kawasan Asia Barat dengan jumlah kapal perang mencapai 60 buah. Semua kekuatan tersebut untuk mendukung rezim Saddam menyerang Iran.

Irak menandatangani kontrak pembelian senjata dengan Inggris senilai satu miliar dolar. Selain itu, Irak membeli jet tempur super Etendard dari Prancis yang mulai dipergunakan dalam operasi udara 1984 terhadap instalasi minyak Iran. Atas prakarsa AS, pada akhir tahun 1981, negara-negara Arab menggelontorkan bantuan finansial bagi Irak untuk membiayai perang tersebut. Kuwait menggelontorkan dana senilai tujuh miliar dolar, Arab Saudi tiga miliar dolar, Uni Emirat Arab satu miliar dolar, dan Qatar 500 juta dolar. Dengan demikian, lengkaplah sudah posisi Irak yang didukung barat dan Arab menghadapi Republik Islam Iran seorang diri.

Para analis politik menilai fenomena tersebut terulang kembali saat ini ketika Gedung Putih mengusulkan penjualan senjata dan alutsista serta pelatihan militer kepada Arab Saudi senilai 115 miliar dolar. Angka tersebut merupakan usulan terbesar sepanjang hubungan 71 tahun Riyadh dan Washington.

Di arena internasional, AS juga berperan mengintervensi Dewan Keamanan PBB demi mendukung rezim Saddam dalam perang dengan Iran. Sepanjang delapan tahun perang pertahanan suci yang dipaksakan Baghdad terhadap Tehran, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan delapan resolusi yang berkaitan dengan "Kondisi antara Iran dan Irak", dan empat statemen mengenai penggunaan senjata kimia.

Selanjutnya setelah tujuh tahun perang berkecamuk, PBB meminta dibentuknya sebuah delegasi netral untuk menyelidiki siapa yang memulai agresi militer. Tindakan tersebut seharusnya dilakukan di awal meletusnya perang. Tapi kekuatan adidaya menghalanginya. Sebab merekalah sebenarnya yang menyulut perang dengan menggunakan rezim Saddam sebagai boneka.

Perang Pertahanan Suci hingga kini menjadi bagian penting dalam lembaran sejarah dan masa depan Iran. Sebab, peristiwa tersebut memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat Iran. Ketika rezim Baath Irak menyerang Iran hampir tidak ada analis politik yang memprediksi kemenangan Iran dalam perang tersebut. Bahkan, Saddam sesumbar dalam waktu sepekan bisa menguasai Tehran.

Di belakang rezim Saddam Irak, AS yang dibantu negara-negara Barat dan Arab mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Iran. Tidak hanya itu, AS juga menggunakan pengaruhnya di PBB sebagai anggota tetap dewan keamanan demi mendukung rezim Saddam dalam perang dengan Iran. Dampaknya, PBB cenderung berpihak terhadap Irak, terutama di awal-awal perang meletus.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 479 sangat jelas menunjukkan tidak netralnya organisasi internasional ini yang memihak rezim Saddam selaku agresor. Tanpa menyinggung siapa yang memulai agresi, resolusi tersebut menyerukan supaya kedua pihak yang berkonflik menghindari pengerahan kekuatan, dan mencari solusi melalui cara-cara damai berdasarkan prinsip keadilan dan hukum internasional.

Setelah mengeluarkan Resolusi No.479 yang hanya formalitas semata, Dewan Keamanan PBB selama 21 bulan hanya bungkam menyikapi berlanjutnya agresi militer rezim Saddam yang didukung negara-negara Barat dan Arab. Tapi, ketika pelabuhan strategis Khoramshahr berhasil direbut oleh para pejuang Iran dari tangan rezim Baath Irak, pada Juli 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi No.514 yang menyerukan gencatan senjata, dan meminta kedua pihak untuk menarik pasukannya dari perbatasan internasional.

Resolusi itu tidak berpengaruh dan perang terus berlanjut hingga enam tahun lamanya. Kemudian, pada 20 Juli 1987, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi dengan suara mayoritas mengenai implementasi gencatan senjata antara Iran dan Irak. Untuk pertama kalinya, PBB dalam resolusi tersebut mengkritik berlanjutnya perang. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga menyesalkan berlanjutnya pemboman terhadap warga sipil dan serangan terhadap kapal maupun pesawat sipil.

Setahun kemudian, perang masih terus berlanjut dan PBB menyerukan dibentuknya sebuah delegasi independen untuk menyelidiki pihak mana yang memulai agresi militer. Hingga perang berakhir selama delapan tahun, sikap PBB tidak pernah jelas menunjukkan posisi rezim Saddam sebagai agresor.

Tapi sepuluh tahun kemudian, Javier Pérez de Cuéllar yang menjabat sebagai sekjen PBB ketika itu, akhirnya menyebut rezim Saddam sebagai pihak yang memulai serangan terhadap Iran. Tapi ironisnya, tanggung jawab atas agresi termasuk, termasuk ganti rugi tidak pernah bisa diraih Iran. Beda kasusnya dengan Kuwait yang mendapatkan hak ganti rugi dari Irak, meskipun agresi militer rezim Saddam hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan korban serta kerugian yang jauh lebih kecil dari Iran.

Semua itu tidak bisa dilepaskan dari peran AS sebagai negara utama di balik kepentingan agresi militer rezim Saddam terhadap Iran. Setelah tidak diperlukan lagi, AS justru menyerang Irak di tahun 2003, dan tumbanglah rezim Saddam bersama kematian diktator itu.

Sejak awal perang delapan tahun yang dipaksakan rezim Saddam terhadap Iran meletus, posisi AS sebagai arsitek perang sangat jelas. Tujuannya adalah menumbangkan Republik Islam Iran yang baru berdiri. Setelah perang panjang tersebut berakhir, permusuhan Gedung Putih terhadap Tehran masih terus berlanjut hingga kini.

Berbagai cara ditempuh AS dari sanksi hingga ancaman serangan militer. Tapi semua itu membentur dinding. Iran terus tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Di kawasan sendiri, Iran menghadapi berbagai ancaman yang tidak kecil. Salah satunya adalah menjamurnya ekstrimisme dan terorisme, terutama selama lima tahun terakhir pasca meletusnya perang di Suriah yang semakin berkobar dengan masuknya milisi teroris dari berbagai bangsa dunia ke negara Arab itu. 

Provokasi Iranphobia yang dilancarkan AS terhadap Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) selama bertahun-tahun merupakan cara mereka menjustifikasi kehadiran pasukannya demi menekan Iran di kawasan, sekaligus meraih keuntungan besar dari konflik regional, terutama penjualan senjata dan alutsista, serta pembelian minyak murah dari negara-negara Arab terutama Saudi.

Selama lebih dari satu dekade, sejumlah anggota P-GCC tidak jernih memahami masalah tentang Iran dan kawasan, sehingga dengan mudah terprovokasi agitasi Barat dan mengambil tindakan keliru. Kesalahan strategis ini memberikan kesempatan bagi militer asing untuk membenamkan pengaruhnya di kawasan.

Berdasarkan laporan Kongres AS, negara ini menjual senjata ke Arab Saudi senilai kisaran 90 miliar dolar antara tahun 2010 hingga 2014. Jumlah tersebut terus membengkak seiring berlanjutnya konflik di Suriah dan dimulainya agresi militer koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman sejak tahun lalu.

Fakta ini menunjukkan bahwa poros strategi AS di kawasan Asia Barat adalah melestarikan friksi dan rekayasa konflik dengan target melemahkan Republik Islam Iran. Setelah gagal mendukung Saddam menyerang Iran, AS melancarkan provokasi sektarian di kawasan. Tidak hanya itu, AS dan negara-negara Barat juga mendukung kelompok teroris seperti MKO demi melemahkan Iran. Selain itu, AS menerapkan sanksi terhadap Iran. Setelah masalah nuklir, Washington melemparkan isu baru berupa pemberantasan terorisme dengan membentuk koalisi internasional anti-ISIS untuk mewujudkan tujuannya di Suriah, Irak dan Yaman.

Tabloid Rusia, Segodnya menyebutkan bahwa AS memanfaatkan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah untuk mengacaukan sebagian negara kawasan ini. Namun skenario tersebut dibuyarkan oleh Republik Islam Iran. Iran, memandang kepentingannya bergantung pada stabilitas regional Timur Tengah, sehingga pihaknya gigih melawan segala upaya yang bertujuan mengacaukan stabilitas regional.

Menghadapi besar dan masifnya tekanan dan serangan musuh terhadap- Republik Islam, Iran terus berbenah diri, termasuk mencapai swasembada di bidang industri pertahanan. Terkait hal ini, Panglima Divisi Aerospace Garda Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan, Iran mampu untuk memproduksi peralatan militer dan alutsista, dan keahlian ini sudah bisa diekspor ke negara lain.

Selama beberapa tahun terakhir, Iran telah membuat terobosan besar di sektor pertahanan dan mencapai swasembada dalam bidang produksi sistem dan peralatan militer. Iran berhasil memproduksi beberapa rudal dalam negeri yang dikembangkan dalam jenis yang berbeda, seperti rudal Khalij-e-Fars (Teluk Persia), Mehrab (Altar), Raa'd (Guntur), Ghader (Perkasa), Nour (Cahaya) dan Zafar (Kemenangan).

Pada 23 September 2014, Iran meluncurkan UAV pertama yang dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara, yang cocok untuk pertempuran udara. UAV ini mampu menghancurkan berbagai pesawat terbang termasuk jet tempur, drone dan helikopter. Iran juga meluncurkan dua sistem radar dengan nama Arash-2 dan Kayhan, yang mampu mendeteksi pesawat siluman dalam jarak jauh. Selain itu, Republik Islam secara kontinyu menggelar latihan militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya ,sekaligus menguji taktik militer dan peralatan modern.

Bulan lalu, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, atau Rahbar meninjau pameran teknologi mutakhir produksi dalam negeri berbasis ilmu pengetahuan karya Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, hari Rabu (31/8/2016) mengatakan, peningkatan kemampuan pertahanan dan serangan adalah hak mutlak dan tak terbantahkan Republik Islam Iran. Kemajuan yang dicapai di bidang industri pertahanan adalah buah dari gerakan besar ilmu pengetahuan negara ini selama beberapa tahun terakhir.

Meskipun terus meningkatkan kemampuan industri pertahanannya, Iran menegaskan bahwa kekuatan militernya bukanlah ancaman bagi negara-negara lain, terutama negara kawasan, sebab didasarkan pada doktrin pencegahan dan pertahanan defensif. (RA)

Add Comments