Reformasi Institusi Peradilan dalam Perspektif Rahbar

Indonesian Radio 4 views
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei dalam sebuah komunikasi video dengan Ketua Mahkamah Agung dan pejabat tinggi pengadilan Iran Sabtu pagi menegaskan urgensi peningkatan layanan institusi peradilan Iran kepada masyarakat.

Rahbar dalam pertemuan tersebut menilai pengembangan versi yang lebih maju dari dokumen perubahan institusi yudikatif dengan memanfaatkan kontribusi para ilmuwan hauzah bersama universitas dan pengalaman di dalam institusi peradilan sendiri sebagai langkah penting yang sangat berharga.

Ayatullah Khamenei menyebut sangat sulit untuk melakukan perubahan di tengah gencarnya upaya musuh yang tanpa henti untuk melemahkan setiap gerakan reformasi melalui agitasi media dan menciptakan pesimisme dalam opini publik. Rahbar menegaskan, "Satu-satunya cara efektif untuk menangani semua faktor dan elemen penentang perubahan dengan tidak pasif, tegar, tawakal kepada Allah swt dan melanjutkan jalur transformasi secara berani."

Pidato Pemimpin Besar Revolusi islam Iran hari ini dari sudut pandang tanggung jawab serius institusi peradilan menekankan perlunya memberantas para koruptor dan orang-orang yang terlibat dalam jaringannya yang telah yang tercemar dan melakukan pelanggaran keuangan. Tentu saja, ada penyebab lain dalam situasi saat ini yang memiliki akar dari luar. 

Ayatullah Khamenei menekankan perlunya menjaga negara di semua bidang, termasuk dalam menghadapi musuh, terutama Amerika dan Inggris, serta menghadapi tindakan negara-negara Eropa. Beliau mengatakan,"Jika kita menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka dengan pertolongan ilahi mereka  tidak dapat mencapai tujuannya, dan hasil dari tekanan yang mereka sebut maksimal itu supaya bangsa Iran berlutut, tapi mereka akan menghadapi tinju bangsa Iran yang dilayangkan ke dada mereka sehingga mundur,".

Memerangi korupsi dan ketidakadilan bukanlah hal baru. Tuntutan rakyat di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, juga menunjukkan bahwa administrasi peradilan memerlukan koreksi metode dan hukum yang telah tercemar diskriminasi dan rasisme.

Tentu saja, seperti yang ditunjukkan oleh Rahbar, pernyataan Presiden AS mengenai hukuman selama 10 tahun bagi siapapun yang menurunkan simbol perbudakan, atau pemisahan anak-anak imigran dari orang tua mereka, selama ini masalah tersebut disembunyikan media Barat.

Korupsi dan ketidakadilan di masyarakat, tentu saja disebabkan berbagai faktor, di antaranya karena ketidakefisienan badan pengawas, ambiguitas dalam hukum dan peraturan, struktur administrasi yang usang dan monopoli serta dengan salah urus dalam perekonomian.

Tentu saja kondisi demikian harus dibersihkan dari  sistem peradilan Republik Islam Iran, yang menuntut tanggung jawab untuk menjalankan perubahan sesuai dengan kebutuhan demi meraih kemajuan dalam institusi peradilan . Oleh karena itu, pejabat institusi peradilan memiliki motivasi ganda untuk memasuki era baru langkah kedua revolusi yang dimulai dengan kekuatan dan keseriusan.

Dari sudut pandang ini, pidato Rahbar didasarkan pada ketegasan institusi peradilan tanpa tebang pilih yang berisi poin-poin penting untuk mencapai perubahan di bidang ini.

Sebelumnya, Ayatullah Khamenei dalam pernyataan strategisnya tentang langkah kedua revolusi mengatakan, "Perjuangan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan, keduanya diperlukan satu sama lain. Korupsi dan kerusakan moral, dan politik menjadi masalah kotor negara. Jika tertanam dalam tubuh pemerintahan, maka akan menimbulkan gempa bumi yang merusak dan menyerang legitimasi negara. Hal ini jauh lebih serius dan fundamental bagi negara, karena Republik Islam yang membutuhkan legitimasi di luar legitimasi konvensional dan lebih mendasar daripada penerimaan sosial, yang lebih serius dan fundamental daripada yang lainnya."(PH)

Add Comments